Perda No. 40 / 2000

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 40 TAHUN 2000
TENTANG
PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI TEMPAT PEMAKAMAN

download Perda 40_2000
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan pasal 82 ayat ( 2 ) Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 penentuan tarif dan tata cara pemungutan pajak dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

b. bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) huruf D Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Retribusi Tempat Pemakaman, adalah merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah.

c. bahwa untuk meningkatkan penerimaan Daerah guna menunjang Pelaksanaan Pembangunan Penyelenggaraan Pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat, maka setiap pengelolaan tempat pemakaman dikenakan retribusi.

d. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Depok yang mengatur tentang Retribusi Tempat Pemakaman.

Mengingat :

  1. Undang–undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).
  2. Undang–undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
  3. Undang–undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685).
  4. Undang–undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (lembaran negara Tahun 1999 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828).
  5. Undang–undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
  6. Undang–undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72. tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
  7. Undang–undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851).
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang–undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3238).
  9. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1979 tentang Perwakafan tanah Milik (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3107).
  10. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan tanah untuk keperluan tempat Pemakaman (lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3550).
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692).
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
  13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – Undangan dan Bentuk Rancangan Undang–undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pemberian uang Perangsang pada Dinas Pendapatan Daerah.
  15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 1981 tentang TataCara Pelaksanaan dan Penatausahaan Uang Perangsang.
  16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.
  17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah.
  18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis – Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II.
  19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi.
  20. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah. Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain – lain.
  21. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 29 Tahun 1999 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok sebagai Tindak Lanjut Pelaksanaan Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon.
  22. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2000 Nomor 15).
  23. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2000 Nomor 16).
  24. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2000 Nomor 27).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI TEMPAT PEMAKAMAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

  1. Kota adalah Kota Depok.
  2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.
  3. Walikota adalah Walikota Depok
  4. Pemerintah Kelurahan adalah Pemerintah Kelurahan dalam wilayah Kota Depok.
  5. Dinas adalah kebersihan dan Pertamanan Kota Depok.
  6. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
  7. Kas daerah adalah Bank Pemerintah yang ditunjuk untuk memegang kas daerah.
  8. Seksi pemakaman adalah unsur pelaksana Pengelola Tempat Pemakaman pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok.
  9. Tempat Pemakaman Umum adalah Areal Tanah yang ditetapkan untuk umum guna Pemakaman Jenazah atau kerangka Jenazah tanpa membedakan Agama dan Golongan yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Kota / Kelurahan.
  10. Tempat Pemakaman bukan umum adalah Areal Tanah yang ditetapkan untuk keperluan pemakaman jenzzah dan atau kerangka Jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh Badan Hukum yang bersifat Sosial atau Keagamaan.
  11. Tempat Pemakaman Khusus adalah Areal Tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus yang diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  12. Tanah Wakaf Pemakaman adalah sebidang tanah yang diwakafkan untuk kuburan oleh pemegang hak atas tanah tersebut berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
  13. Nisan adalah batu nisan yang memuat keterangan tentang tanggal lahir, nama dan tanggal meninggalnya.
  14. Mobil Jenazah adalah khusus mobil yang dipergunakan untuk membawa / mengangkut Jenazah / Kerangka jenazah yang dikelola oleh Pemerintah Kota, Perorangan atau badan Hukum Swasta.
  15. Surat Izin adalah surat izin penggunaan tanah makam, tanah makam tumpang, tanah makam cadangan, penguburan jenazah / kerangka jenzah, dan pembuatan peti jenazah.
  16. Tanah Makam adalah perpetakan tanah untuk memakamkan jenzah yang terletak di pemakaman umum, bukan umum dan pemakaman khusus.
  17. Orang Tidak mampu adalah orang yang tidak mampu berdasarkan surat keterangan dari Kelurahan.
  18. Makam Tumpang adalah makam yang dipersiapkan untuk pemakaman selanjutnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  19. Tanah Makam Cadangan adalah sebidang tanah dilokasi tempat pemakaman yang disediakan untuk pemohon yang sekurang – kurangnya telah berusia 40 tahun keatas terletak berdampingan dengan makam keluarganya.
  20. Rumah Duka adalah tempat penitipan jenazah sementara menunggu pelaksanaan pemakaman.
  21. Kapling adalah lahan petak makam ukuran 2,5 x 1,5 m.
  22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang – undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
  23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD atau dokumen yang dipersamakan adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
  24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang memutuskan besarnya Retribusi Daerah yang terutang.
  25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat STRD atau dokumen yang dipersamakan adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
  26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan.
  27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan
    pembayaran Retribusi karena kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terhutang.
  28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah.
  29. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
PENGELOLAAN, PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN

Bagian Pertama
Pengelolaan

Pasal 2

(1) Tempat Pemakaman Umum dikelola oleh Pemerintah Kota atau Pemerintah Kelurahan.

(2) Tempat Pemakaman Bukan Umum dikelola oleh Badan Hukum yang bersifat Sosial atau Keagamaan.

Bagian Kedua
Penunjukkan dan Penetapan

Pasal 3

(1) Penunjukan dan penetapan Lokasi Tanah untuk tempat pemakaman umum yang dikelola oleh Pemerintah Kota ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(2) Penunjukkan dan penetapan Lokasi Tanah untuk tempat pemakaman bukan umum, termasuk tanah wakaf yang dipakai untuk tempat pemakaman yang dikelola oleh Badan Hukum yang bersifat Sosial atau Keagamaan dilaksanakan oleh Walikota setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

(3) Pemerintah Kota dapat menentukan tanah Negara bebas atau tanah milik untuk dijadikan tanah pemakaman berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

(4) Setiap orang atau Badan tidak dibenarkan melakukan usaha pemakaman tanpa izin Walikota.

(5) Setiap masyarakat yang meninggal dunia tidak dibenarkan dimakamkan sembarang tempat, di halaman rumah, tanah pribadi, terkecuali ditempat pemakaman umum yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota.

(6) Tempat Pemakaman Bukan Umum yang sudah tidak terurus / diterlantarkan oleh pengelolanya lebih dari 10 tahun pengelolaan selanjutnya diambil oleh Pemerintah Kota.

(7) Pengambil alihan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB III
TATA TERTIB PEMAKAMAN PENGGALIAN / PEMINDAHAN
JENAZAH DAN ATAU KERANGKA JENAZAH

Bagian Pertama
Pemakaman

Pasal 4

(1) Setiap warga masyarakat yang meninggal dunia berhak mendapat fasilitas tanah pemakaman yang telah ditetapkan lokasinya.

(2) Pemakaman jenazah atau kerangka jenazah warga masyarakat dapat dilaksanakan oleh seseorang atau atas nama badan hukum sesuai dengan cara keagamaan yang dianut oleh orang yang meninggal dunia.

(3) Pemakaman jenazah warga masyarakat dalam pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian kedua
Penggalian / Pemindahan Jenazah atau Kerangka Jenazah

Pasal 5

(1) Pemindahan Jenazah dan atau kerangka jenazah dari tanah pemakaman ke pemakaman lain harus dengan izin Walikota.

(2) Penggalian jenazah untuk kepentingan penyidikan dilakukan atas permintaan pejabat yang berwenang dengan persetujuan Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan pemberitahuan kepada keluarga atau ahli warisnya.

BAB IV
PERIZINAN

Pasal 6

(1) Setiap penggunaan tanah makam / tanah makam tumpang wajib mendapat izin dari Walikota.

(2) Setiap penguburan jenazah atau kerangka jenazah ditempat pemakaman umum atau bukan umum wajib mendapat izin dari Walikota.

(3) Setiap kegiatan penyimpanan abu jenazah yang dilaksanakan oleh Badan Hukum yang bersifat sosial dan keagamaan wajib mendapat izin dari Walikota.

(4) Setiap pengangkutan jenazah / kerangka jenazah keluar daerah atau keluar negeri wajib mendapat izin dari Walikota.

(5) Setiap pemesan kapling makam cadangan wajib mendapat izin dari Walikota

(6) Setiap kegiatan usaha jasa pelayanan pemakaman berupa pengelolaan rumah duka, pengelolaan mobil jenazah dan atau badan hukum sosial keagamaan wajib mendapat izin dari Walikota.

(7) Setiap kegiatan pembangunan penembokan makam wajib mendapat izin dari Walikota.

Pasal 7

(1) Pemegang surat izin sebagaimana dimaksud Pasal (6) Peraturan Daerah ini harus mentaati semua ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam per izinan.

(2) Tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

(1) Pemegang surat izin penggunaan tanah makam / tanah makam tumpang penguburan jenazah / kerangka jenazah dan izin usaha pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (6) Pasal 6 Peraturan Daerah ini wajib mendaftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Izin penggunaan tanah makam dan izin penguburan gugur apabila tidak didaftar ulang setelah diberikan tenggang waktu 1 (satu) tahun dan tempat pemakaman akan dipergunakan dengan sistem tumpang.

(3) Pemegang surat izin kapling tanah makam cadangan sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal 6 Peraturan Daerah ini wajib mendaftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.

(4) Izin usaha jasa pelayanan pemakaman gugur apabila tidak didaftar ulang.

(5) Izin penyediaan tanah makam cadangan gugur apabila tidak didaftar ulang dan tanah makam cadangan akan dipergunakan untuk penguburan jenazah orang lain.

BAB V
PERSYARATAN

Pasal 9

(1) Penempatan pemakaman harus dibuat site plannya yang meliputi
a. Pembagian / pengaturan blok atau kapling dilengkapi dengan sarana jalan, minimal lebar 2,5 meter.
b. Jarak pengelompokkan tempat pemakaman bagi masing – masing pemeluk Agama minimal 3 M.
c. Bentuk bangunan, ukuran Tipe atau model nisan akan ditetapkan dalam keputusan Walikota.
d. Tempat pemakaman disamping berfungsi sebagai makam juga agar ditata sehingga dapat berfungsi sebagai taman penghijauan pelestarian dan keindahan / keberhasilan lingkungan.

(2) Penggunaan tanah untuk pemakaman jenazah atau kerangka jenazah seorang disesuaikan tidak lebih dari 2,5 x 1,5 M dengan kedalaman minimal 1,5 m. dengan jarak pemakaman satu dengan lainnya 40 cm.

(3) Pemakaman sistem tumpang dapat dilakukan diatas atau disamping jenazah yang telah dimakamkan sekurang – kurangnya selama 3 (tiga) Tahun atas persetujuan ahli waris.

(4) Pemakaman sistem tumpang dapat dilakukan diantara jenazah anggota keluarga dan atau diantara jenazah orang lain yang sudah tidak dimohon izinnya sekurang–kurangnya selama 3 (tiga) tahun.

(5) Penyediaan tanah makam cadangan dapat dimohon sebanyak–banyaknya untuk kebutuhan 2 (dua) kapling makam, diperuntukkan bagi yang berusia minimal 40 tahun.

(6) Disetiap bangunan makam wajib dipasang tanda izin dari Dinas.

(7) Bangunan makam tanpa izin dapat dibongkar.

(8) Pembuatan bangunan makam baik bentuk, ukuran atau model nisan dilaksanakan sesuai gambar rencana yang telah ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 10

Tempat Pemakaman harus nampak bersih, indah dan tertib dengan :

a. Mengatur tanah tempat pemakaman sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan.
b. Memelihara kebersihan pemakaman, keindahan lingkungan baik taman maupun penghijauan.
c. Menjaga keamanan dan ketertiban tempat pemakaman.
d. Menjaga ketertiban umum pada waktu pelaksanaan pemakaman.

BAB VI
PEMELIHARAAN

Pasal 11

(1) Untuk memelihara kebersihan lingkungan tempat pemakaman umum, bukan umum dan khusus dilakukan oleh pengelola.

(2) Keluarga / ahli waris diwajibkan membayar biaya pemeliharaan untuk setiap jangka waktu 3 (tiga) tahun.

(3) Untuk pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipungut biaya retribusi.

Pasal 12

Keluarga / ahli waris wajib turut serta memelihara tanah pemakaman dalam hal ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan.

BAB VII
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 13

Dengan nama Retribusi atas jasa pelayanan Fasilitas Pemakaman dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaman yang dikelola oleh Pemerintah Kota.

Pasal 14

(1) Objek Retribusi adalah Jasa Pelayanan Fasilits Pemakaman yang disediakan oleh Pemerintah Kota.

(2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini meliputi :

a. Penyediaan Fasilitas Pemakaman.
b. Penempatan dan Penataan Pemakaman yang disediakan oleh Pemerintah Kota.
c. Menjaga ketertiban tempat Pemakaman yang disediakan oleh Pemerintah Kota.

(3) Tidak termasuk objek Retribusi Daerah adalah :

a. Pemakaman mayat secara masal.
b. Pemakaman atau jenazah oleh pihak Rumah Sakit dalam hal mayat atau jenazah tidak ada yang bertanggung jawab.
c. Pemakaman yang dikelola oleh Swasta.

Pasal 15

Subjek retibusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan atau menikmati jasa pelayanan dan atau fasilitas tempat Pemakaman yang disediakan oleh Pemerintah Kota.

BAB VIII
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 16

Retribusi Pelayanan Pemakaman digolongkan Retribusi Jasa Umum.

BAB IX
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah jenazah yang dimakamkan.

BAB X
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF

Pasal 18

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi, yaitu untuk menutup biaya pelayanan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, meliputi biaya administrasi, penyediaan tanah makam, penyediaan mobil jenazah, penembokan makam, penyediaan tanah makam cadangan, penggunaan tanah makam numpang dan pemeliharaan makam.

BAB XI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 19

Besarnya Retribusi pada tempat pemakaman umum serta pemakaian mobil jenazah sebagai berikut :

a. Retribusi pemakaian / penggunaan tanah makam bagi masyarakat Depok Rp. 40.000,- .
b. Retribusi pemakaian / penggunaan tanah makam bagi masyarakat dari luar wilayah Kota Depok dikenakan biaya sebesar Rp. 250.000,- .
c. Retribusi Pemindahan jenazah ketempat lain dikenakan biaya Rp. 25.000,-.
d. Retribusi pemeliharaan makam 35 % dari Retribusi pemakaian / penggunaan tanah makam.
e. Retribusi pemakaian mobil jenazah :

1. Untuk jarak radius dari Pusat Kota Depok s/d 10 km sebesar Rp. 40.000,-
2. Untuk jarak radius dari pusat Kota Depok 10 km s/d 60 km sebesar Rp. 60.000,-.
3. Untuk jarak lebih dari 60 km dari pusat Kota Depok dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 1.500,- / km belum termasuk biaya tol.

Pasal 20

(1) Besarnya Retribusi penembokan makam ditetapkan :

a. Penembokan menggunakan kramik / geranit sebesar Rp. 70.000,-
b. Penembokan menggunakan floor sebesar Rp. 50.000,-

(2) Besarnya Retribusi penyediaan tanah makam tumpangan sebesar Rp. 40.000,- / kapling.

(3) Besarnya Retribusi penggunaan tanah makam tumpangan sebesar Rp. 40.000,-./ kapling.

(4) Retribusi penggunaan tanah makam tumpangan dari luar wilayah Kota Depok dikenakan biaya sebesar Rp. 250.000,- / kapling.

Pasal 21

Setiap pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini dikenakan biaya sebesar 75 % dari besarnya Retribusi pemakaman / penggunaan tanah makam ditambah Retribusi pemeliharaan sebesar 35 % dari besar Retribusi pemakaman.

Pasal 22

(1) Semua pendapatan dari retribusi disetor ke kas Daerah.

(2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (10, 5% dipergunakan untuk uang perangsang dalam rangka peningkatan pelayanan yang pengaturannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XII
WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 23

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kota tempat pelayanan penyediaan fasilitas diberikan.

BAB XIII
MASA RETRIBUSI

Pasal 24

Masa Retribusi adalah jangka waktu selama pelayanan penyediaan fasilitas diberikan oleh Pemerintah Kota.

BAB XIV
SAAT RETRIBUSI

Pasal 25

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XV
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 26

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, atau SKRDKBT.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

Didalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 28

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat – lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan STRD.

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB XVIII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 29

(1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.

(3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIX
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 30

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.

(2) Keputusan Walikota diberikan atas kelebihan pembayaran Retribusi yang diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini telah dilampaui tidak mendapat keputusan atas kelebihan pembayaran yang diajukan
dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu yang lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat bayar jangka waktu 2 (dua) bulan. Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 31

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan sekurang – kurangnya menyebutkan :

a. Nama dan alamat wajib retribusi.
b. Masa retribusi.
c. Besarnya kelebihan pembayaran.
d. Alasan yang singkat dan jelas.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Pemerintah Kota atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal 32

(1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat pembayaran kelebihan Retribusi.

(2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya. Sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (4) Peraturan Daerah ini pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 33

(1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya Retribusi.

(2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur karena bencana alam dan kerusuhan.

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XXI
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 34

(1) Penagihan Retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :

a. Diterbitkan surat teguran, atau
b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 35

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.

(2) Walikota menetapkan Keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah yang kedaluwarsa sebagaimana ayat (1) pasal ini.

BAB XXIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

(1) Pelanggaran atau kelalaian terhadap ketentuan – ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (4) Pasal 5 ayat (1) pasal 6 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan 3 (tiga) bulan atau denda setinggi – tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

(2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXIV
PENYIDIKAN

Pasal 37

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelangaran terhadap peraturan daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah..
c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.
d. Memeriksa buku–buku, catatan–catatan dan dokumen–dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen–dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran terahdap Peraturan Daerah.
g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
h. Memotret seseorang   atau yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.
i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
j. Menghentikan penyidikan.
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 07 Agustus 2000

WALIKOTA DEPOK,

H. BADRUL KAMAL

Diundangkan di : Depok
Pada Tanggal : 21 Agustus 2000
An. SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK
ASISTEN TATA PRAJA
Drs. H. DEDI SETIADI
NIP. 010 072 804

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2000 NOMOR 43
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 40 TAHUN 2000
TENTANG
PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI TEMPAT PEMAKAMAN

I. PENJELASAN UMUM

Penyelenggaraan, pengawasan dan pelayanan di bidang Pengelolaan Pemakaman yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sesuai dengan pasal 79 Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, sumber pendapatan Daerah terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah, yaitu :

1. Hasil Pajak Daerah.
2. Hasil Retribusi Daerah
3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan
4. Lain – lain pendapatan Asli Daerah yang sah.

b. Dana Perimbangan

c. Pinjaman Daerah, dan

d. Lain – lain Pendapatan Daerah yang sah.

Sumber pendapatan tersebut diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan Daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan ketentuan yang dapat memberi pedoman dan arahan bagi Pemerintah Kota Depok dalam hal pemungutan Retribusi Daerah.

Berdasarkan Undang–undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka seluruh ketentuan yang mengatur tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Depok perlu mengacu kepada Undang–undang dimaksud.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang–undang Nomor 18 Tahun 1997. Retribusi Tempat Pemakaman ditetapkan menjadi salah satu jenis Retribusi Daerah.

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat pemohon izin Pengelolaan Pemakaman maka diperlukan pengaturan Retribusi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d. 25

Cukup Jelas

Pasal 26 ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan Retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Kota Depok tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan Retribusi, Pemerintah Kota dapat mengajak bekerjasama Badan–badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien.
Kegiatan pemungutan Retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya Retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran Retribusi dan penagihan retribusi.

Pasal 26 ayat (2)

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis, kupon, kartu langganan.

Pasal 27 s.d 33

Cukup Jelas

Pasal 34 ayat (1)

Saat kedaluwarsa penagihan Retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum, kapan utang Retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Pasal 34 ayat (2) huruf a

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran Kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran Tersebut.

Pasal 34 ayat (2) huruf b

Yang dimaksud dengan pengakuan utang Retribusi secara langsung adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota.

Yang dimaksud dengan pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung adalah wajib Retribusi tidak secara nyata – nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang Retribusi kepada Pemerintah Kota.

Contoh :
• Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran / penundaan pembayaran.
• Wajib Retribusi mengajukan permohonan keberatan.

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36 ayat (1)

Cukup Jelas

Pasal 36 ayat (2)

Pengajuan tuntutan ke pengadilan pidana terhadap wajib Retribusi dilakukan dengan penuh kearifan serta memperhatikan kemampuan wajib Retribusi dan besarnya Retribusi yang terutang yang mengakibatkan kerugian keuangan Daerah.

Pasal 36 ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 37 s.d 38

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2000 NOMOR 43

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: